Kronologi Demonstrasi hingga Kabar Keberlanjutan Tuntutan Masyarakat Kalsel

 

   Sejak Selasa (6/10/20) RUU Omnibus Law Cipta Kerja  yang disahkan menjadi UU Ciptaker mendapat respon penolakan keras dari masyarakat Indonesia. Penolakan berupa demonstrasi, mogok kerja dan aksi lain serentak dilakukan di banyak daerah, termasuk Kalimantan Selatan. Tepatnya Kamis, (8/10/20) di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan demonstrasi oleh mahasiswa se-Kalsel yang juga diikuti buruh, fraksi rakyat serta banyak elemen lainnya ini dengan tegas mendesak DPRD Kalsel untuk mengajukan tuntutan kepada DPR RI untuk mencabut UU Ciptaker.

    Mulai pukul 08.00 Wita demonstran berkumpul dan mulai bergerak hingga memenuhi sepanjang Jalan Lambung Mangkurat, lengkap mengenakan almamater menunjukan status sebagai mahasiswa. Aksi teatrikal seperti sorakan kompak semboyan revolusi dan sindiran kepada pemerintah berhasil menarik perhatian aparat keamanan, meski kejadian saling dorong tak dapat dihindari, pada akhirnya Ketua DPRD Provinsi Kalsel Bapak H Supian HK dan Ketua Komisi IV Bapak H M Luthfi Saifuddin keluar dan segan berdiskusi dengan massa.

     Diskusi berjalan hingga siang sekitar pukul 02.00 Wita, selama itu sempat terjadi kejadian seperti keresahan oleh hadirnya seorang pria membawa senjata tajam hingga lempar melempar sampah yang dikhawatirkan dapat menghambat diskusi tapi syukurnya dapat diatasi oleh mahasiswa bersama aparat keamanan yang hadir mengelilingi lokasi.

     Pada akhirnya pihak DPRD Provinsi Kalsel menerima tuntutan demonstran yakni pada hari yang sama berangkat ke ibu kota menemui Presiden dan meminta mengeluarkan PerPu pencabutan UU Ciptaker dan semua kegiatan ini harus didokumentasikan. Selesai menandatangi draf, Ketua DPRD Provinsi Kalsel bersama Ketua Komisi IV berangkat ke Jakarta dipastikan dengan dikawali oleh 3 perwakilan mahasiswa demonstran salah satunya ialah Hendra Presma STIE IB (konfirmasi melalui video tersebar).

    Namun sayangnya telat beberapa saat Presiden Jokowi tidak berada di Istana Negara melainkan memiliki kunjungan ke Kalimantan Tengah, hal ini mengakibatkan tuntutan massa demonstran Kalsel hanya dapat berakhir disampaikan pada sekretariat Negara sesuai prosedur.

    Jum’at (9/10/20) Presiden menyelenggarakan pertemuan dengan 34 Gubernur se-Indonesia pada kesempatan ini seperti yang dijanjikan Bapak Luthfi Saifuddin bahwa Wakil Gubernur Kalsel Bapak Rudy Resnawan akan menyampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan. Meski hingga kini belum diketahui hasilnya kita tetap berharap untuk yang terbaik.

   Menanggapi pertanyaan dari LPM Lensa apa yang akan dilakukan BEM se-Kalsel apabila kemungkinan terburuk yaitu UU Ciptaker tetap bertahan untuk diterapkan “Kami belum bisa memastikan apakah akan ada aksi demonstrasi kembali, tetapi yang jelas akan ada konsolidasi lanjutan oleh BEM se-Kalsel kepada DPRD Provinsi Kalsel pada Selasa (13/10/20)” ungkap Andi Aldiky selaku Menteri Sosial Masyarakat dan Politik BEM Poliban.

Penulis: Muh. Nurul Ikhsan